Dakwah NUsantara

Merupakan Sebuah Media Lembaga PBNU yang bergerak di bidang dakwah untuk mensyi'arkan Islam Ahlus Sunnah Wal Jama'ah. sebuah portal berita yang mensyi'arkan Dakwah yang Ramah serta menyajikan informasi yang menarik bagi Da'i Seluruh Indonesia dan Dunia.

Nasional

UU Cipta Kerja : Uji Materi Hingga Jalur Konstitusi

Jakarta, Dakwah NU
Sesuai dengan pernyataan sikap Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pada (8/10), PBNU keberatan terhadap beberapa pasal yang dicantumkan dalam UU Cipta Kerja. Ketua PBNU, KH. Marsudi Syuhud, menjelaskan bahwa PBNU siap menyampaikan kritikan hingga ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Untuk kepentingan mengatasi pro kontra dan permasalahan yang timbul dalam masyarakat maka Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dalam poin yang ke-8 pernyataan sikapnya akan terus mencari keadilan dengan menempuh jalur konstitusional, saya ulangi lagi akan terus mecari keadilan dengan menempuh jalur konstitusional dengan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi,” terangnya pada video unggahan NU Channel.

Hal ini sesuai dengan rekomendasi dari Presiden Joko Widodo, untuk menyelesaikan permasalahan UU Cipta Kerja (Omnibus Law) hingga tuntas, bila perlu sampai ke Mahkamah Konstitusi. Kiai Marsudi juga berharap untuk terus berjuang menyampaikan aspirasi melalui jalur konstitusi tersebut.

“Kita bawa ke Mahkamah Konstitusi dengan cara cara yang mulia, yang bermartabat dengan cara akhlaqul karimah,” ajak Kiai Marsudi

Baginya, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan konsensus yang telah disepakati bersama oleh bangsa Indonesia. Negara ini juga merupakan negara yang menjunjung tinggi sistem musyawarah.

Oleh karena Indonesia adalah bangsa yang besar, maka permusyawaratan tersebut diwakilkan oleh DPR dan MPR untuk mewakili rakyat memusyawarahkan undang undang. Sebagai pengemban amanah rakyat, seharusnya wakil rakyat dapat menyatukan kepentingan khusus dari individu (maslahah fardiyah) dan kepentingan umum atau bersama.

“Untuk membuat sistem atau nidhom, undang undang atau aturan dalam negara Indonesia adalah melalui proses musyawarah. Proses musyawarah ini adalah ‘wasyawir hum fil amri’, sesuai dengan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan,” imbuh beliau.

Beliau mengeaskan bahwa NKRI adalah negara yang berdasarkan Pancasila. Negara yang berketuhanan, sebaiknya dapat membuat undang undang atau aturan yang sifatnya terus berkembang. Aturan tersebut dapat berbeda karena memiliki kondisi yang berbeda sesuai dengan zaman, waktu, dan tempat. Akan tetapi, perubahan tersebut tidak boleh mengabaikan prinsip prinsip kemanusiaan dan ketuhanan.

Oleh karenanya, Kiai Marsudi mengajak kita menyampaikan aspirasi untuk mengkritisi UU Cipta Kerja sesuai jalur konstitusi yang berlaku.

“Jangan sampai terpancing pada pihak pihak yang mengajak kita untuk melakukan hal hal yang inkonstutional, jaga ketertiban, hindari perpecahan, dan konsisten menjaga kesepakatan Al Mu’ahadah wathoniyah konsensus bersama dalam berbangsa dan bernegara,” pesan beliau sekaligus mengakhiri pidato yang telah disampaikan. (Ahn)

*Via Qurrotaaini (Mahasiswi Univ Diponegoro)

Spread the love

Comment here

Dakwah Nusantara

Dakwah Ramah, Dakwahnya Ahlusunnah wal Jama'ah an-Nahdliyyah