Dakwah NUsantara

Merupakan Sebuah Media Lembaga PBNU yang bergerak di bidang dakwah untuk mensyi'arkan Islam Ahlus Sunnah Wal Jama'ah. sebuah portal berita yang mensyi'arkan Dakwah yang Ramah serta menyajikan informasi yang menarik bagi Da'i Seluruh Indonesia dan Dunia.

Artikel

Reformasi Khittah Berkaca Pada Perjalanan NU Dalam Kurun Satu Abad

Jakarta, Dakwah NU
Tidak mudah perjuangan yang dilalui Nahdlatul Ulama (NU) dalam kancah nasional. Bahkan selama kurun waktu 32 tahun orde baru berkuasa, NU termarjinalkan dari percaturan nasional. Baru orde reformasi inilah geliat NU mulai bergairah.

Di pihak lain sebagai ormas Islam terbesar, dalam memperjuangkan aspirasi keislamannya tidak punya pilihan lain kecuali dihadapkan pada dua alternatif, bersikap akomodatif, atau konfrontatif. bila ingin menghindari ketegangan maka akomodatiflah pilihannya.

Berdirinya Nahdlatul Ulama
Yang perlu dipahami bahwa mengawali berdirinya NU, telah lahir cikal-bakal jam’iyah ini dalam bentuk Nahdlatul Wathan yang bergerak mengobarkan semangat kebangsaan. Dalam sejarah tercatat, Nahdlatul Wathan ini mendapatkan badan hukum pada tahun 1916. Pada tahun 1918 Tashwirul Afkar yang merupakan wadah candra dimuka dalam bidang pemikiran. Harus diakui masa-masa itu termasuk krusial bagi kalangan tradisional Islam dengan lahirnya gerakan pembaharuan di Mesir dan di Hijaz. Pada tahun yang sama, K.H Wahab Chasbullah atas idzin K.H. Hasyim Asy’ari mendeklarasikan berdirinya Nahdlatut Tujjar yang melirik penguatan ekonomi bangsa Indonesia.

Jadi, berdirinya NU harus dilihat dari berdirinya tiga organ yang memang fokus pada masalah-masalah kebangsaan, pemikiraan, dan kesejahteraan. Namun harus diakui bahwa pengaruh gerakan modernisme di Mesir dan gerakan Wahabi di Hijaz. Inipula yang menyebabkan ketegangan antara kaum tradisionalis dan modernis tidak terhindarkan. Upaya meredam ketegangan dilakukan dengan digelarnya Kongres Umat Islam di Cirebon tahun 1922, namun tidak efektif, hingga lahrilah Komite Hijaz.

NU dan Masyumi
Tidak berlebihan jika dikatakan, NU organisasi sosial keagamaan pada dekade 20-an, yang mengukuhkan dirinya sebagai jam’iyyah diniyyah, organisasi keagamaan dengan tujuan mengembangkan Islam berlandaskan ajaran keempat mazhab fiqih (Hanafi, Maliki, Syafi’ie dan Hambali), Asy’ari wal Maturidi dalam akidah, Al-Ghazali, Junaid al-Baghdadi dan lain-lain dalam tasawuf.

Secara faktual, dalam sistem demokrasi saluran aspirasi harus dilakukan lewat media partai politik. Oleh karena itu, keinginan menjadi partai politik pertama kali muncul pada Muktamar Menes 1938 ketika membahas perlunya NU menempatkan wakil dalam Dewan Rakyat (Volksraad). Usul itu ditolak dalam sidang dengan perbandingan suara, 39 menolak, 11 mendukung dan 3 abstain.

Dengan ditolaknya usul ini, sampai awal masa kemerdekaan secara formal NU tetap menjadi organisasi keagamaan. Tetapi tidak berarti NU tidak pernah bersinggungan dengan hal-hal yang bersifat politis. Awal perjalan politik raktis NU diawali pada tahun 1945, ketika bersama-sama organisasi Islam lainnya membentuk partai yang disebut Masyumi (Majlis Syuro Muslimin Indonesia) yang diumumkan berdiri tanggal 7 November 1945. NU menjadi anggota istimewa dan mendapat jatah kursi di Majlis Syuro.

Dalam Muktamar Palembang tahun 1952 diputuskan bahwa NU keluar dari Masyumi. Hal ini disebabkan oleh sikap eksekutif partai yang tidak lagi menganggap Majlis Syuro sebagai dewan tertinggi. Meskipun secara formal Anggaran Rumah Tangga masih seperti semula tetapi pada praktiknya Majlis Syuro hanya dijadikan sebagai dewan penasehat yang keputusannya tidak mengikat, hal mana mengakibatkan kekecewaan NU dalam Masyumi.

NU Sebagai Partai Politik
Setelah keluar dari Masyumi dan menjadi partai politik yang berdiri sendiri pada tahun 1952, NU segera disibukkan dengan persiapan pemilihan umum pertama tahun 1955. Waktu yang dimiliki NU untuk bertarung dalam Pemilu 1955 relatif pendek jika dbandingkan dengan partai-partai besar lainnya. Namun demikian NU berhasil meraih 18,4 persen suara (45 kursi) di bawah Partai Nasional Indonesia (PNI) yang mendapatkan 22,3 persen suara (57 kursi) dan Masyumi yang memperoleh 20,9 suara (57 kursi).

Diera orde baru muncul kebijakan fusi partai. Setelah melalui perundingan intensif, empat partai Islam yaitu NU Parmusi, PSII dan Perti sepakat melakukan fusi yang dituangkan dalam deklarasi tanggal 5 Januari 1973. Deklarasi tersebut menyatakan bahwa keempat partai Islam telah seia sekata untuk memfusikan diri politiknya dalam suatu partai politik yang diberi nama Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Segala kegiatan non politik tetap dikerjakan dan dilaksanakan oraganisasi masing-masing sebagaimana sedia kala.

Fusi parta-pratai Islam pada awalnya menguntungkan NU, karena fusi itu dilakukan tatkala NU berhasil memperoleh suara yang jauh di atas partai-partai lain. Pada pemilu 1971 NU memperoleh 18,4 persen, Parusi 6,3 pesen, PSII 2,3 persen dan Perti 0,7 persen. Dengan perimbangan suara seperti ini, NU mendapat 58 kursi atau 61,7 persen dari keseluruhan kursi partai Islam sebanyak 94 kursi. Meskipun NU memperoleh suara mayoritas namun jabatan ketua umum Dewan Pimpinan Pusat dipegang orang non NU yaitu HMS Mintaredja dari Parmusi. Sedang NU hanya mendapat jatah jabatan yang bersifat prestisius belaka.

NU Kembali Ke Khitaah 1926
Gagasan untuk mengembalikan NU sebagai organisasi sosial kegamaan telah muncul sejak Muktamar ke-23 tahun 1962 di Solo. Ada dua alternatif yang ditawarkan pada waktu itu untuk mengembalikan NU sebagai organisasi soaial keagamaan. Pertama, mengembalikan NU sebagai organisasi sosial keagamaan dan menyerahkan kepada politisi NU untuk membentuk wadah baru sebagai partai politik yang menggantikan kedudukan NU. Kedua, membentuk semacam biro politik dalam NU. Biro ini berada dalam struktur NU yang mengurusi soal-soal politik. Sedang NU sendiri sebagai organisasi sosial keagamaan bukan sebagai partai politik. Namun gagasan ini tidak mendapat tanggapan peserta Muktamar.

Keputusan Muktamar Semarang menunjukkan tidak adanya kesamaan pandangan di kalangan NU tentang hubungan NU dan PPP. Namun ada arus kuat yang menghendaki agar NU melepaskan diri dari PPP jika ingin kembali kepada semangat jiwa 1926 waktu pertama kali NU didirikan. Dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama NU tahun 1983 di Situbondo dan dikukuhkan dalam Muktamar 1984 di tempat yang sama, NU menyatakan kembali ke Khittah 1926 dan secara organisasi melepaskan diri dari ikatan organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan lain.

Pada era Reformasi, NU tetap berpijak pada keputusan Muktamar 1984 yaitu kembali ke khittah 1926 sebagai organisasi keagamaan, namun mengingat urgennya saluran politik kaum nahdliyin, maka beberapa tokoh NU mendeklarasikan berdirinya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). PKB dideklarasikan pada tanggal 23 Juli 1998 di Jakarta oleh para kyai NU seperti Kyai Munasir Ali, Kyai Ilyas Ruchiyat, Kyai Abdurrahman Wahid, dan Kyai A. Muhith Muzadi.

Kebutuhan Reformulasi Khittah
Menjelang Muktamar ke 34 di Lampung tanggal 23-25 Desember 2021, diskursus khittah kembali muncul kepermukaan. Dalam sejarahnya, NU sudah melewati beberapa pengalaman panjang. mulai dari perannya sebagai organisasi keagamaan, bergabung dalam partai politik (Masyumi), menjadi partai politik, fusi dengan beberapa partai, serta membidani lahrinya partai politik. Dalam kancah kepemimpinan nasional, NU pernah menjadi presiden yang berlatar belakang Ketua Tanfidziyah yaitu K.H. Abdurrahman Wahid, juga wakil presiden yang berasal dari Rais Am yaitu K.H. Ma;ruf Amien.

Lantas peran apa dan bagaiman cara mengimplementasikannya dimasa mendatang, khususnya menjelang usianya yang satu abad, tentu muktamar yang akan menjawabnya. Semoga muktamar mendatang tidak hanya sibuk dengan urusan pemilihan ketua umum dan rais am. Tapi yang lebih penting bagaimana NU merumuskan visi-misi satu abadnya. Dan tentu reformulasi khittah akan sangat urgent untuk dirumuskan. Paling tidak ada tiga langkah dalam mereformulasikan khittah :

Pertama, “to assert ‘menegaskan’, atau to say ‘menyatakan’ kembali makna dan fungsi khittah
Kedua, to explain ‘menjelaskan’ terkait dengan interpretasi khittah. Interpretasi lebih menitikberatkan pada penjelasan berbagai dimensi khittah dan kolerasinya dengan kebutuhan zaman.

Ketiga, translate atau to interpret ‘menafsirkan’ dan menjabarkan tataran teknis khittah, apakah dalam praktiknya berkolaborasi dengan partai politik, atau bersinergi dalam tataran konseptual saja, atau tetap menjaga jarak dengan partai politik dan berperan sebagai pengawal yang independen. Selanjutnya, seperti apa operasionalisasi khittah, rumusan dan pengalaman sejarah panjang NU akan menjawabnya.

Oleh: Khotimi Bahri
Penulis adalah Wakil Katib PCNU Kota Bogor dan Pembina PC LBM-NU, lahir dan tumbuh dilingkungan NU, mengenyam pendidikan dasar dan menegah di PP Mathlabul Ulum Jambu Sumenep, TMI Al-Amien Prenduan Madura, TQN Kaduparasi Labuan, Raudlatul Hikam Cibinong, dan beberapa pesantren di Jabar. Menyelesaikan S-1 Aqidah Filsafa UIN Bandung dan Pascasarjana MPD-IPB

Abdus Saleh Radai
Spread the love

Comment here