Dakwah NUsantara

Merupakan Sebuah Media Lembaga PBNU yang bergerak di bidang dakwah untuk mensyi'arkan Islam Ahlus Sunnah Wal Jama'ah. sebuah portal berita yang mensyi'arkan Dakwah yang Ramah serta menyajikan informasi yang menarik bagi Da'i Seluruh Indonesia dan Dunia.

Nasional

Ramai Polemik UU Ciptaker, Wapres Berikan 2 Saran ke PBNU

Jakarta, Dakwah NU
Dikabarkan sebelumnya, Menaker Ida Fauziyah telah sowan ke PBNU untuk ‘’meredam’’ polemik UU Cipta Kerja, namun sikap PBNU tetap pada pendirian semula. Bahkan PBNU membawa polemik UU Ciptaker itu kepada Wakil Presiden.

Pada Kamis malam (15/10), Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj dan Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar menemui Wakil Presiden RI KH Ma’ruf Amin di Rumah Dinas Wapres, Jakarta Pusat.

Kehadiran Kiai Said dan Kiai Miftach di kediaman Wapres untuk bersilaturahim sekaligus menyampaikan beberapa poin ketidakberesan undang-undang cipta kerja yang diprotes masyarakat. KH Said mengatakan, poin-poin UU Cipta Kerja yang dianggap keliru oleh PBNU telah dirangkum dan dicatat dalam draf rekomendasi PBNU. Kiai Said dalam pertemuan itu sekaligus menyerahkan draf kritik PBNU atas UU Cipta Kerja.

Baca juga : Temui Wapres, Ketum dan Rais Aam PBNU Dialog UU Cipta Kerja

“Masih banyak catatan yang kami kritisi, kritik lho ya, bukan berarti kami menentang, tapi kritik. Hal yang masih belum berpihak pada rakyat, antara lain soal tambang, kontrak (pekerja lepas) yang tidak dibatasi. Jadi kami juga secara resmi sampaikan delapan poin,” kata Kiai Said usai sowan ke Wapres Kiai Ma’ruf Amin.

Sementara itu, Wapres KH Ma’ruf Amin memberikan dua solusi atas masalah itu. Pertama, PBNU diharapkan segera menyerahkan konsep yang pas terkait UU Cipta Kerja. Kedua, jika ternyata konsep tersebut tidak terakomodasi oleh pemerintah atas berbagai hal, maka dipersilakan menguji materi di Mahkamah Konstitusi.

Kiai Said menambahkan, UU Cipta Kerja bersifat eksklusif, elitis dan tidak berpihak kepada rakyat kebanyakan. Pemerintah harus meninjau kembali atas kebijakan yang telah ditetapkan agar suasana kebangsaan kembali kondusif.

Atas polemik UU Cipta Kerja Omnibus Law tersebut, PBNU mendesak pemerintah untuk melakukan komunikasi dan dialog terbuka dengan tokoh-tokoh masyarakat, untuk menguraikan lebih dalam mengenai UU Cipta Kerja tersebut. Jika perlu, aturan turunan yang akan dikeluarkan perlu mengakomodasi saran tokoh masyarakat.

“Jadi bagaimana supaya ini terbangun persepsi yang positif, bahwa UU ini betul-betul demi rakyat, pro-rakyat, pro-buruh, pro-grassroot. Jadi jangan kelihatan elitis, kelihatan eksklusif dan politis,” kata Kiai Said.

Menanggapi kritik PBNU tersebut, Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi mengatakan Wapres menerima saran dari PBNU tersebut. Bahkan dalam kesempatan itu, Kiai Ma’ruf Amin meminta PBNU ikut mendinginkan suasana yang tegang terkait pro kontra UU Cipta Kerja

“NU diminta untuk menampung berbagai hasil rekomendasinya dan diharapkan juga NU dapat ikut mendinginkan suasana. Wapres juga mempersilakan PBNU untuk mengajukan gugatan uji materi terhadap UU tersebut, apabila usulan dari PBNU tersebut dirasa sulit diadopsi melalui peraturan pemerintah (PP), peraturan presiden (perpres) maupun regulasi lainnya,” kata Baidlowi. (Ahn)

Spread the love

Comments (1)

  1. Terkait kritik UU Omnibus Law oleh PBNU jgn sampai menjadi acuan bagi masyarakat utk terus berkonflik, tapi lihatlah dibalik Omnibus Law itu Indonesia mau ngapain…ingat nikel kita sedang diincar banyak negara….
    Kita akan makmur dari nikel…

Comment here

Dakwah Nusantara

Dakwah Ramah, Dakwahnya Ahlusunnah wal Jama'ah an-Nahdliyyah