Dakwah NUsantara

Merupakan Sebuah Media Lembaga PBNU yang bergerak di bidang dakwah untuk mensyi'arkan Islam Ahlus Sunnah Wal Jama'ah. sebuah portal berita yang mensyi'arkan Dakwah yang Ramah serta menyajikan informasi yang menarik bagi Da'i Seluruh Indonesia dan Dunia.

Nasional

Prof Azra Sebut Perpres BRIN Malapetaka Riset Indonesia

Jakarta, Dakwah NU
Prof. Dr. Azyumardi Azra, MA., menyesalkan keputusan Presiden Joko Widodo yang telah meresmikan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) pada 28 April 2021 lalu.

Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa BRIN akan membawahi empat lembaga penelitian yaitu Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan), dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan).

“Pembubaran lembaga-lembaga penelitian historis seperti LIPI atau BPPT yang telah memberi kontribusi penting dalam riset dan inovasi sangat disesalkan,” ujarnya dalam keterangan yang diterima tim dakwah NU, Kamis (6/5/21).

Menurutnya, penyatuan LIPI, BPPT dan Batan ke dalam BRIN yang baru saja dikeluarkan Presiden itu akan berujung pada malapetaka riset Indonesia.

“Alih-alih akan menghasilkan riset dan inovasi berkualitas untuk memajukan negara-bangsa Indonesia, BRIN sebaliknya membawanya ke dalam pusaran politik partisan dan kekuasaan dengan adanya Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN,” jelasnya.

Dikutip Merdeka.com, penggabungan keempat lembaga tersebut telah disebutkan dalam Perpres Nomor 33 Tahun 2021 pasal 69 ayat 2 yang berbunyi,

“Dengan integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Badan Tenaga Nuklir Nasional, dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional menjadi OPL di lingkungan BRIN.”

Pengintegrasian kelembagaan, tugas, fungsi dan kewenangan empat lembaga tersebut ke dalam BRIN akan dikoordinasikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait. (fqh)

Spread the love

Comment here