Dakwah NUsantara

Merupakan Sebuah Media Lembaga PBNU yang bergerak di bidang dakwah untuk mensyi'arkan Islam Ahlus Sunnah Wal Jama'ah. sebuah portal berita yang mensyi'arkan Dakwah yang Ramah serta menyajikan informasi yang menarik bagi Da'i Seluruh Indonesia dan Dunia.

Nasional

Ma’arif NU DKI Desak Menteri Nadiem Batalkan Juknis BOS yang Bertentangan dengan UUD 1945

Jakarta, Dakwah NU
Polemik Juknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Nadiem Makarim mendapat tanggapan Ketua Lembaga Pendidikan Ma’arif PWNU DKI Jakarta, H. Sudarto.

Sudarto menyebut, kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Nadim harus mendengarkan masukan dari Aliansi Organisasi Penyelenggara Pendidikan baik dari pendidikan Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Taman Siswa, dan Majelis Nasional Pendidikan Katolik.

Aliansi Organisasi Penyelenggara Pendidikan menentang aturan Kemendikbudristek yang enggan mengucurkan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Regular bagi sekolah yang memiliki siswa kurang dari 60.

Adapun itu tertuang dalam Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler.

“Menteri pendidikan akan lebih bijak jika secara proporsional memperlakukan hak anak didik tanpa diskriminasi. Karena pendidikan menjadi tempat yang sangat penting untuk kemajuan sebuah negara sehingga harus dirasakan oleh setiap anak bangsa,” kata H Sudarto dalam keterangan yang diterima, Sabtu (04/9).

Seharusnya dalam merumuskan berbagai peraturan dan kebijakan, Kemendikbudristek seharusnya memegang teguh amanat dalam Pembukaan UUD 1945 Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan bahwa ‘Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya’.

Oleh karena itu Pemerintah seharusnya membiayai pendidikan seluruh peserta didik karena ini merupakan hak konstitusional warga Negara

Di tempat berbeda, Erfandi Dosen Hukum Unusia menyebutkan bahwa peraturan dibuat tidak boleh diskriminatif. Permendikbud No 6 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan BOS Reguler dan Surat Edaran Dirjen PAUD Dikdasmen Nomor 10231/C/DS.00.01/ 2021 tentang Pembaharuan Dapodik untuk Dasar Perhitungan Dana BOS Reguler juga tidak boleh kontraproduktif dengan UUD Negara Republik Indonesia 1945 dan UU Sisdiknas.

“Kalo secara formil dan materiil peraturan tersebut bertentangan khawatir akan d juducial review ke MA. Apalagi kalau mengacu kepada UU 15 Tahun 2019 norma itu tidak boleh diskriminatif karena akan rawan digugat,” katanya.(red)

Spread the love

Comment here