Dakwah NUsantara

Merupakan Sebuah Media Lembaga PBNU yang bergerak di bidang dakwah untuk mensyi'arkan Islam Ahlus Sunnah Wal Jama'ah. sebuah portal berita yang mensyi'arkan Dakwah yang Ramah serta menyajikan informasi yang menarik bagi Da'i Seluruh Indonesia dan Dunia.

Nasional

Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Standarisasi Sertifikasi Penyembelihan Halal

Jakarta, Dakwah NU
Wakil Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Ustadz Abdul Muiz Ali (AMA) menyampaikan hal penting terkait standardisasi dan sertifikasi penyembelihan hewan, Senin (4/12/2021). Menurutnya “Masyarakat harus mendapat jaminan atas kehalalan sebuah produk, makanya penting sertifikasi halal,” jelasnya.

Adanya fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009 tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal ini, didasarkan dari banyaknya kesalahan masyarakat dalam melakukan penyembelihan hewan. Menurut Kiai yang akrab disapa Kiai AMA tersebut, para pelaku usaha rumah potong hewan beserta juru sembelihnya harus mengikuti pelatihan Juru Sembelih Halal (Juleha) dari lembaga yang kompeten dan kredibel.

“Standar proses penyembelihan halal sesuai standar MUI setidaknya dilakukan dengan mengalirkan darah melalui pemotongan saluran makanan (mari’/esophagus), saluran pernafasan/tenggorokan (hulqum/trachea), dan dua pembuluh darah (wadajain/vena jugularis dan arteri carotids)”, tutur Ustadz AMA dalam keterangan tertulis.

Hal ini sesuai dengan UU No. 33 Tahun 2014 yang mengatur tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Dalam UU tersebut, ditegaskan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Dalam penyelenggaraan JPH ini, maka dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Pemerintah diminta menjadikan fatwa ini sebagai pedoman dalam penentuan standar penyembelihan hewan yang dikonsumsi oleh umat Islam dan harus segera menerapkan standar penyembelihan yang benar secara hukum Islam dan aman secara kesehatan di Rumah Potong Hewan (RPH). Hal ini dimaksudkan untuk menjamin hak konsumen muslim dalam mengonsumsi hewan halal dan thayyib.

Diharapkan, dengan adanya standar sertifikasi penyembelihan hewan ini, para pelaku usaha dapat memperhatikan standarisasi halal yang di tetapkan oleh LPPOM MUI.

Adapun isi fatwa MUI tentang standar penyembelihan halal adalah:

Ketentuan Umum :

  1. Penyembelihan adalah penyembelihan hewan sesuai dengan ketentuan hukum Islam.
  2. Pengolahan adalah proses yang dilakukan terhadap hewan setelah disembelih, yang meliputi antara lain pengulitan, pencincangan dan pemotongan daging.
  3. Stunning adalah suatu cara melemahkan hewan melalui pemingsanan sebelum pelaksanaan penyembelihan agar pada waktu disembelih hewan tidak banyak bergerak.
  4. Gagal penyembelihan adalah hewan yang disembelih dengan tidak memenuhi standar penyembelihan.

Ketentuan Hukum :

Standar Hewan Yang Disembelih

  1. Hewan yang disembelih adalah hewan yang boleh dimakan.
  2. Hewan harus dalam keadaan hidup ketika disembelih.
  3. Kondisi hewan harus memenuhi standar kesehatan hewan yang ditetapkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan.

Standar Penyembelih

  1. Beragama Islam dan sudah akil baligh.
  2. Memahami tatacara penyembelihan secara syar’i.
  3. Memiliki keahlian dalam penyembelihan.

Standar Alat Penyembelihan

  1. Alat penyembelihan harus tajam.
  2. Alat dimaksud bukan kuku, gigi/taring atau tulang

Standar Proses Penyembelihan

  1. Penyembelihan dilaksanakan dengan niat menyembelih dan menyebut nama Allah.
  2. Penyembelihan dilakukan dengan mengalirkan darah melalui pemotongan saluran makanan (mari’/esophagus), saluran pernafasan/tenggorokan (hulqum/trachea), dan dua pembuluh darah (wadajain/vena jugularis dan arteri carotids).
  3. Penyembelihan dilakukan dengan satu kali dan secara cepat.
  4. Memastikan adanya aliran darah dan/atau gerakan hewan sebagai tanda hidupnya hewan (hayah mustaqirrah).
  5. Memastikan matinya hewan disebabkan oleh penyembelihan tersebut.

Standar Pengolahan, Penyimpanan, dan Pengiriman

  1. Pengolahan dilakukan setelah hewan dalam keadaan mati oleh sebab penyembelihan.
  2. Hewan yang gagal penyembelihan harus dipisahkan.
  3. Penyimpanan dilakukan secara terpisah antara yang halal dan nonhalal.
  4. Dalam proses pengiriman daging, harus ada informasi dan jaminan mengenai status kehalalannya, mulai dari penyiapan (seperti pengepakan dan pemasukan ke dalam kontainer), pengangkutan (seperti pengapalan/shipping), hingga penerimaan.

Lain-Lain

  1. Hewan yang akan disembelih, disunnahkan untuk dihadapkan ke kiblat.
  2. Penyembelihan semaksimal mungkin dilaksanakan secara manual, tanpa didahului dengan stunning (pemingsanan) dan semacamnya.
  3. Melakukan penggelonggongan hewan, hukumnya haram.
  4. Stunning (pemingsanan) untuk mempermudah proses penyembelihan hewan hukumnya boleh, dengan syarat:
  • Stunning hanya menyebabkan hewan pingsan sementara, tidak menyebabkan kematian serta tidak menyebabkan cedera permanen;
  • Bertujuan untuk mempermudah penyembelihan;
  • Pelaksanaannya sebagai bentuk ihsan, bukan untuk menyiksa hewan;
  • Peralatan stunning harus mampu menjamin terwujudnya syarat a, b, c, serta tidak digunakan antara hewan halal dan nonhalal (babi) sebagai langkah preventif.
  • Penetapan ketentuan stunning, pemilihan jenis, dan teknis pelaksanaannya harus di bawah pengawasan ahli yang menjamin terwujudnya syarat a, b, c, dan d.

Kontributor : Fadhilla Berliannisa
Editor : Faqih Ulwan

Spread the love

Comment here