Dakwah NUsantara

Merupakan Sebuah Media Lembaga PBNU yang bergerak di bidang dakwah untuk mensyi'arkan Islam Ahlus Sunnah Wal Jama'ah. sebuah portal berita yang mensyi'arkan Dakwah yang Ramah serta menyajikan informasi yang menarik bagi Da'i Seluruh Indonesia dan Dunia.

Opini

Apakah Sah Undang Undang Hukum Pidana Tidak Merujuk Hukum Islam?

Sudah menjadi hal yang pasti bagi suatu negara memiliki ketentuan atau dasar hukum untuk mengatur pemerintahannya, begitu pula Indonesia. Telah termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3 yang menjelaskan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum.

Namun, apakah sah hukum di Indonesia tidak merujuk pada hukum Islam?

Kegiatan Sekolah Islam dan Gender yang diselenggarakan oleh KOPRI PK PMII INIS -Tambun Cabang Kabupaten Bekasi pada (28-29/11) kemarin mendiskusikan salah satu materi dengan tema “Hukum Islam di Indonesia” bersama Gus Ulil Abshar Abdala. Kegiatan ini diselenggarakan di Yayasan Ar Raudhah, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi.

Diperkirakan 229 juta penduduk Indonesia adalah penganut agama Islam. Namun, landasan yang berlaku di Indonesia bukanlah hukum islam melainkan hukum positif. Keadaan tersebut bukan berarti pertanda bahwa hukum islam ditolak masuk ke dalam hukum di Indonesia.

Gus Ulil juga mengatakan, “Eksistensi hukum Islam di Indonesia selalu mengambil dua bentuk; hukum normatif yang diimplementasikan secara sadar oleh umat Islam dan hukum formal yang didelegasikan sebagai hukum positif bagi umat Islam.”

Sekurang-kurangnya dalam aspek maslahat khusus orang Islam, hukum Islam tetap diberi ruang untuk mengatur sebagian dari kehidupan umat islam di Indonesia seperti hukum islam yang diformulasikan secara formal, UU No. 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, PP No. 28 tahun 1977 tentang Pewakafan, dan UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Adapula hukum Islam yang diformasilakan ke dalam hukum nasional tanpa menyebutkan hukum Islam, seperti UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Gus Ulil juga menambahkan, Dalam sejarahnya Kompilasi Hukum Islam adalah produk kebijakan hukum pemerintah yang proses penyusunannya didasarkan pada hukum normatif Islam. Oleh karenanya, boleh jadi hal ini yang membuat hukum Islam tampil dalam wajah asing dengan hukum-hukum nasional dan internasional yang memiliki komitmen kuat pada tegaknya masyarakat yang egaliter, pluralis, dan demokratis. Hukum Islam sendiri dalam beberapa pasalnya mengandung potensi sabagai penghambat laju gerak demokrasi di Indonesia.

Telah diketahui bersama, bahwa Indonesia bukanlah Negara Islam. Oleh sebab itu, jika kebijakan negara merujuk pada kebijakan agama Islam justru akan memunculkan diskriminasi NKRI bagi selain penganut agama Islam.

Terlebih lagi, kalaupun pasal-pasal tersebut dibiarkan maka semakin menyuburkan praktik diskriminasi dalam masyarakat, terutama terhadap kaum perempuan dan minoritas. Coba perhatikan negara-negara lain selain Indonesia. Niscaya tidak ada satupun yang menggunakan kebijakan Islam secara penuh kecuali Saudi Arabia.

Hal ini mengajarkan bahwa nilai suatu kebijakan harus mampu berubah mengikuti perkembangan zaman. Fondasi keadilan sosial di Indonesia diperuntukkan bagi  seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) bukan seluruh warga negara Islam.

Oleh: Reesti MPPS
Pengurus Komisariat KOPRI INISIA Tambun Bekasi

Spread the love

Comment here